Mengapa Indonesia Memilih Demokrasi !

Mengapa Indonesia memilih Demokrasi (sebagai sistem berbangsa dan bernegara) ? Demokrasi tampaknya telah terlanjur dijadikan idola oleh banyak orang. Demokrasi terlanjur menjadi kata-kata yang semua orang menganggap dirinya telah memahami. Seperti kata "globalisasi" dahulu. Sekarang ia telah tenggelam oleh slogan-slogan lain.





Menurut saya, Indonesia memilih Demokrasi sebagai sistemnya karena diarahkan. Demokrasi barat - oleh Amerika - dibuat seolah-olah adalah tanaman di pekarangan kita sendiri. Maksudnya, demokrasi dibuat seolah-olah cocok dan berasal dari Indonesia (dan negara dunia ke 3 lainnya). Padahal sudah jelas worldview barat yang diawali pemikiran positivistik dan sekuler Yunani-lah yang melahirkannya. Demokrasi tidak punya akar sama sekali dengan karakter asli Indonesia apalagi Islam.Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy misalnya, dalam bukunya Ilmu Kenegaraan menyatakan, Fiqh Islam mengkritik sistem demokrasi dalam berbagai seginya, dan merupakan kesalahan fatal menganggap Islam itu serupa dengan demokrasi.





Pertama, demokrasi modern saat ini terlalu meletakkan faktor kebangsaan, geografis, dan ras sebagai pengikat antar manusia, atau dalam praktek menekankan citizenship. Tak jarang itu menimbulkan sikap fanatik bangsa. Dan itu jelas berbeda dengan Islam. Dalam pandangan Islam, aqidahlah tali pengikat utama antar muslim, di manapun ia berada, sebab Rasul diutus untuk semua manusia.





Kedua, tujuan demokrasi -baik kapitalis maupun sosialis- semata-mata bertumpu pada faktor materi. Keagungan bangsa, kemajuan ekonomi, peralatan pertahanan, menjadi tujuan utama dan satu-satunya. Itu jelas berbeda dengan Islam, di mana kebahagiaan dunia dan akhiratlah tujuan utamanya. Ibnu Khaldun (700H) pernah menulis: „Imamah itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia yang kembali kepada kemaslahatan akhirat. Sebab, segala kemaslahatan dunia dalam pandangan Islam harus diserasikan dengan kemaslahatan akhirat“.







Ketiga, demokrasi terlalu memberikan kekuasaan mutlak kepada rakyat. Rakyat berhak membuat undang-undang, apapun bentuknya. Asumsi demokrasi: suara rakyat itu pasti benar, lebih benar dari suara Tuhan, sebab salah satu fondasi demokrasi adalah sekularisasi (pemisahan persoalan rakyat dari persoalan agama). Padahal tak jarang, suara rakyat mayoritas bertentangan dengan prinsip kebenaran (seperti kasus UU anti minuman keras atau anti merokok di beberapa negara bagian USA, yang gagal dalam referendum).







REALITAS

Benarkah demokrasi pasti mencerminkan kehendak rakyat? Terlalu tergesa-gesa untuk membenarkannya. Faktanya, itu tidak mungkin terjadi. Sistem apapun di dunia ini tidak mungkin menciptakan rakyat sebagai pengatur, sebab praktek hukum adalah kegiatan pengambilan keputusan, yang dengan sendirinya bersifat individual, tidak mungkin kolektif, apalagi melibatkan semua rakyat. Barangkali peran rakyat tak lebih sekedar mengemukakan pendapat, itupun jika diperlukan, dalam hal yang menyangkut sebagian dari mereka.





Di Athena kuno, kota kelahiran demokrasi, tidak seluruh rakyat memerintah. Yang punya hak menganjurkan undang-undang hanyalah sekitar 20 tokoh, sementara rakyat hanya mampu menyuarakan setuju atau tidak - ini pun tidak semua rakyat, karena budak, wanita dan orang asing tidak punya hak suara.